Sejarah

capil

 

 

         Catatan Sipil merupakan salah satu aspek civiliansi manusia dalam usaha meningkatkan martabat manusia dalam segi hokum privat. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia, pencatatan sipil semula berlaku di negeri yang lebih dahulu maju, antara lain di Eropadan di Amerika. Kebudayaan catatan sipil ini mulai dikenal di Bumi Nusantara secara formal sejaktahun 1849 yaitu diterbitkannya Staats blad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Eropa. Sejak saat itu administrasi Catatan Sipil bagi bangsa Eropa, khusus bangsa Belanda yang waktu itu menguasai Indonesia mulai diterbitkan.

Orang-orang Eropad diberikan hak dan kewajiban untuk mengurus Akta Catatan Sipil mereka setiap terjadi peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian serta dicatat dalam Buku Register, dan kepada mereka diberikan AktaCatatanSipil. Enam puluh delapan tahun kemudian, dikeluarkan Staats blad Tahun 1917 Nomor 130 yang mengatur pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa. Dimata Pemerintah Belanda, golongan Tionghoa lebih tinggi tingkatannya dari golongan Indonesia karena itu dalam pengaturannya mendapat prioritas kedua.

Selanjutkan karena kepentingan tertentu Staats blad ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Staat sblad Tahun 1919 Nomor 81. Kemudian satu tahun setelah itu barulah dikeluarkan Staats blad Tahun 1920 Nomor 751 yang mengatur pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia,  yang selanjutnya dilengkapi dengan dikeluarkannya Staats bald Tahun 1927 Nomor 564.

Kedua Staats bald ini belum mengatur pencatatansipil yang terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia, dan dalam Staats blad Tahun 1927 No. 564 dinyatakan bahwa Bangsa Indonesia yang dapat mengurus Akt aCatatan Sipi hanya terbatas kepada mereka yang tergolong: Bangsawan dengan serendah-rendahnya bergelar Raden; Pegawai Negeri Sipil dengan gaji f 100 (seratus gulden) keatas;

Perwira Militer dengan pengkat Opsir keatas; Bangsa Indonesia yang tunduk dengan keputusan Raja; Keturunan dari mereka sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d diatas. Dengan demikian waktu itu Catatan Sipil masih tertutup bagi Bangsa Indonesia lainnya yang tidak termasuk golongan tersebut diatas. Karena kepentingan tertentu kemudian pada tahun 1933 dikeluarkan Staats blad Nomor 75 yang mengatur pencatatan sipil bagi golongan Nasrani di Indonesia BagianTimur, yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan Staats blad Tahun 1936 Nomor 607 yang mengatur pencatatan sipil bagi golongan Indonesia Jawa Madura dan Minahasa.

Keadaan pembedaan antara golongan ini berlangsung cukup lama, sekalipun Bangsa Indonesia secara formal telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.